Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah
menetapkan kebijakan pemberian biaya operasional
pendidikan daerah sebagai dana pendamping bantuan
operasional sekolah agar dapat menjamin akses masyarakat
atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan
terjangkau melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya
Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
di Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali
sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah pada Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017
Terdiri dari 9 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Biaya Operasional Pendidikan Daerah, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 165 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Perda kab Kabupaten Cilacap No. 9 Tahun 2016, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No. 86 Tahun 2016. Dengan diundangkannya PP No. 72 Tahun 2019 dan permendagri No. 107 Tahun Tahun 2017, maka Perbup Cilacap No. 86 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dan perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Uu No. 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kedudukan, Susunan, organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.
14 hlm
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004
Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 165, kemendagri.go.id : 3 hlm.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 165 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2021/NO.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
Dasar hukum peraturan ini adalah;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021;
Materi pokok:
Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi; UPTD; Jabatan fungsional dan kelompok substansi; Tata kerja; Ketentuan perlaihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 31 HLM; Jumlah Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 165 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bandung No. 289 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi
wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam
pengembangan sistem Pajak yang mendukung
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan yang efektif efisien perlu pengaturan
yang mendukung instrument pembayaran secara
dalam jaringan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum
mengakomodir mekanisme pembayaran yang lebih
efektif efisien, sehingga perlu diubah dan
disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Bandung;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 , Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 52 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten bandung
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 165, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembubaran Dewan Pembangunan Pembantu Presiden
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 1962.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
