Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 946 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pengadaan Bahan Peledak
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
Download file:
Keppres No 27 TH 1982.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Pemberian Tugas Kepada Menhankam/Panglima ABRI untuk Membina dan Mengelola Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
Keppres No 51 TH 1980.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
  2. KEPPRES No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
Download file:
Keppres No 40 TH 1980.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Penetapan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 61 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Mencabut
  1. Keppres No. 188 Tahun 1968
Download file:
Keppres No 25 TH 1980.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam Di Indonesia
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Keppres No. 38 Tahun 1979.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Penugasan Kepada Menteri Pertahan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Untuk Melakukan Pengendalian Serta Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Kep.Pres No. 3 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969 Tentang Komando Koperasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Kep.Pres No. 2 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1973
• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu
Penertiban Perjudian
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Kep.Pres No. 47 Tahun 1973.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pengendalian dan Pengawasan Atas Penggunaan Wewenang Penjerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan di lingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Kep.Pres No. 53 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pembubaran Komando Pertahanan Maritim Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Kep.Pres No. 49 Tahun 1972.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan