PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1999

Menemukan 543 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
Mencabut
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
  2. KEPPRES No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak Dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur Dan Kota Cibinong
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1978 tentang Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 108 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan