Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,013 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1999
Hari Film Nasional

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1999
Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1999
Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
  2. PP No. 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
  3. PP No. 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Mencabut :
  1. PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1999
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengubah :
  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1999
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1999
Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1999
Pengesahan Framework Agreement On The ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan