Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.702 peraturan dalam 1,787 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.05/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
Download file:
PMK Nomor 228 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Download file:
PMK 152_PMK.05_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.08/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 141/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Pasar Keuangan Dan Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Mengubah
  1. PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Download file:
PMK Nomor 123 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
37_PMK.07_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited
Download file:
PMK 161_PMK.01_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.05/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah
Abstrak
BUMN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PMK Nomor 121 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
Abstrak
Pendidikan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
Diubah dengan
  1. PMK No. 189/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1 976, sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akun tansi Negara
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/KMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Download file:
PMK 2_PMK.01_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Download file:
PMK Nomor 168 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.02/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat
Abstrak
Kesehatan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 194/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat
Download file:
PMK 88_PMK.02_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.06/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
Mencabut
  1. PMK No. 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
  2. PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Download file:
PMK Nomor 57 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan