Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.702 peraturan dalam 1,776 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Abstrak
Download file:
PMK Nomor 71 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area)
Mencabut
  1. PMK No. 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA)
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area
Download file:
PMK Nomor 26 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Administrasi Pengelolaan Hibah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
  2. PMK No. 191/PMK.05/2011
Download file:
PMK Nomor 99 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.01/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
Abstrak
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
Download file:
PMK Nomor 155 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.01/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 213/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan
  2. KMK No. 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan Dilingkungan Departemen Keuangan
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.0 1/ 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 13/PMK. 0 1/ 20 14 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.Ol/ 1999 ten tang Petunjuk Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Pelaksanaan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan
Download file:
PMK Nomor 218 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang I Jasa Diterima
Abstrak
APBN
Download file:
PMK Nomor 145 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Download file:
PMK Nomor 177 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai NegeriSipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
  2. PMK No. 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Mengubah
  1. PMK No. 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Download file:
PMK Nomor 74 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.010/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 43/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement)
Mencabut
  1. PMK No. 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA)
Download file:
PMK Nomor 25 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 143 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan