Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.319 peraturan dalam 1,278 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 151 Tahun 2015

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download :
Perbup Muna Barat No.151 Tahun 2015.pdf

Abstrak

tugas-fungsi-MAGINTI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 151,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi pada Kecamatan Maginti

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1953

Perutusan RI Pada Sidang The Fifth Session Of The Asian Advisory Committee Di Nuwara Eliya (Ceylon)

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 151 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 151 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 151 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1964

Pengalihan Wewenang Kepada Wakil Perdana Menteri III Mengenai Pengalihan Kekayaan Dan Modal Perusahaan Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 151 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1961

Pengangkatan Drs. Surjadi Sebagai Direktur Bank Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Keppres No 151 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 151 Tahun 2014

Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perpres Nomor 151 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 151 Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup_Clp_2018_151.pdf

Abstrak

standar-pelayanan-minimal-uptd-blud-rsud

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 151, LD N0.151/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, maka perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Mengatur tentang ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh UPTD Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap kepada masyarakat meliputi Jenis Pelayanan, Indlkator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
49 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 151 Tahun 2021

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download :
2021pg00320151.pdf

Abstrak

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 151, BD 2021/151

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Banjar, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
19 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1968

Menteri Perindustrian Dasar Ringan Dan Tenaga Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 151 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Tengah Tentang Pajak Anjing

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 151 Tahun 1962.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.