Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,273 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 45.1 Tahun 2016

Jaring Pengaman Sosial

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan

Download :
Perbup Sleman No. 45.1 Tahun 2016 ttg Jaring Pengaman Sosial.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2011 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Download :
Kepmen KKP Nomor 69 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 6.1 Tahun 2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan Dan Peningkatan Devisa

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
POJK 14-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012

Penyelenggaraan Waralaba

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 57/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Mencabut :

Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008

Download :
Permendag No. 53 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 16 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/1/2009 Tahun 2009

Tata Kearsipan Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika

Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 2A Tahun 2012

Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau

Download :
Perwali Baubau No. 02.a Tahun 2012.pdf

Abstrak

penetapan

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2A, BD.2012 / NO.2A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipendang perlu menetapkan tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
3

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.39/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 15/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Download :
Permen KKP Nomor 39 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4.A Tahun 2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Kebijakan Akuntansi

Download :
PerBup Kab Halsel Nomor 04.A Tahun 2019.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4.A, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Kebijakan Akuntansi c. Pelaporan Keuangan d.Ketentuan Peralihan e.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2012.