Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.319 peraturan dalam 1,145 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 132 Tahun 2019

Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Badan Usaha Milik Daerah PD Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 132 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 132 Tahun 2021

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD 2021/132

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, Dan bahwa untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mutlak diperlukan tata cara penjatuhan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Jenis Hukuman Disiplin, Pemanggilan Pns, Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Penetapan Keputusan, Upaya Administratif, Pemberlakuan Dan Pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pembatasan Hak Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
26 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 132 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1957

Pembebanan Penggantian Uang Kepada Mohammad Amin Bin Nanang

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Keppres No.132 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 132 Tahun 2016

Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERWALI NO 132 THN 2016 edit searchable.pdf

Abstrak

PERANGKAT DAERAH - TATA KERJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD.2016/NO.132

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin; meliputi Ketentuan Umum; Uraian tugas pada Badan, Sekretariat, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengawasan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
33 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 132 Tahun 2019

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Arsip

Download :
Perbup Garut Nomor 132 tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2019

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kebijakan Akuntansi

Download :
Pergub No 132 Tahun 2019 ocr.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 132, BD.2019/NO.133, LL Prov Kalbar : 15 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu melakukan perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Krual pada Pemerintah provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2008
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perubahan Peraturan gubernur No.15 Tahun 2014
Peraturan ini memiliki 15 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1951

Mutasi Mr. Wilopo Sebagai Menteri Perekonomian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Kepres No.132 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 132 Tahun 2020

Tata Kelola Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kamarang Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Struktur Organisasi

Download :
Perbub Nomor 132 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 132 Tahun 2021

Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2021pb3209132.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .