Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,694 detik

Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
  2. UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Download file:
UU Darurat Nomor 22 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 21 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Download file:
UU Darurat Nomor 21 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UUDrt No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Mengubah
  1. UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Download file:
UU Darurat Nomor 20 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perpu No. 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah
Download file:
UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Bank Tani dan Nelayan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
UU Darurat Nomor 18 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1957
Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya, dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
UU Darurat Nomor 17 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pajak Bangsa Asing Tahun 1957
Abstrak
Perpajakan
Download file:
UU Darurat Nomor 16 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 15 Tahun 1957
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
UU Darurat Nomor 15 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penetapan Untuk Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40 Tahun 1953)
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Download file:
UU Darurat Nomor 14 Tahun 1957.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan