Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan
Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
1 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari 47 Pasal, 12 bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Kuningan, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 124 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan
penghargaan kepada ASN yang terpilih sebagai ASN
terbaik dan partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan
Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata
Rohani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata
Rohani;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, penambahan huruf h pada Pasal 4, perubahan Pasal 5, penambahan huruf k pada Pasal 6, perubahan huruf i dan huruf j Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan ayat (2) Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 diubah.
5 hlm
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 124 Tahun 2018
Permenhub No. 20 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 124 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 124 Tahun 2015
Peratuarn bupati Nomor 161 Tahun 2019 tentang Pendoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
tARA cara PENGHITUNGAN - PENGANGGARAN dalam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - ADMINISTRASI PENGAJUAN PENYALUARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN - BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan .Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,dan Tertib Administrasi Pengajuan ,Penyaluaran,dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentag tata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimna telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik ,Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupatenyang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 6 Tahun 2002;UU No 33 Tahu 2004;UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 seabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 5 Tahun 2009 seabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018;Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 36 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 7 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur mengenaitata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik,ketentuan umum,Pehitungan bantuan keuangan,Penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah,Pengajuan bantuan keuangan,verivikasi kelengkapan adminstrasi,Penyaluran bantuan keuangan,Pelaporan dan Peratnggungjawaban pengunaan bantuan keuangan,ketentuan lain - lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Mencabut Peratuarn bupati Nomor 161 Tahun 2019 tentang pendoman tata cara penghitungan .penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ,dan tertib administrasi pengajuan ,penyaluaran,dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik
14 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 124 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
