Permenhub No. 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
Mengubah :
Permenhub No. 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 108, BN.2016/No.1509, jdih.dephub.go.id : 16 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penya.kit
Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada Rumah
Sakit Umum Daerah dalam pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu, perlu memberikan jasa
pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima
imbalan jasa pelayanan dan menentukan remunerasi,
insentif serta penghargaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan; bahwa agar pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu dapat berjalan lancar, tertib,
tetap sasaran, dan efisien maka perlu mengatur
pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali karena
sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang tentang
Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian jasa pelayanan untuk pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020 dicabut.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 108, LN.2022/No.174, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023. RKP Tahun 2023 digunakan minimal untuk: 1) pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2023; 2) pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023; 3) sebagai dasar kementerian/lembaga dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga; dan 4) pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Kementerian/lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga.
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
KEPPRES No. 38 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
KEPPRES No. 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003
KEPPRES No. 48 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003
KEPPRES No. 31 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
KEPPRES No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015.
Pelayanan pada BLUD Puskesmas di Daerah yang dapat dikenakan tarif, terdiri dari:
a. pelayanan kesehatan; dan
b. pelayanan non kesehatan.
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masig-masing tempat pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peta Talenta (Talent Pool) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat
penerapan
sistem
merit
dalam menajemen Pegawai Negeri Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan,
perlu
disusun
pola
Talenta
(talentpool);
bahwa agtr
penyusunzrn
Peta Talenta
(talent pool)
tepat
sasar€rn untuk
mendapatkan kelompok
kandidat
terbaik
(talent) yang
memiliki
kualifikasi,
kompetensi dan kinerja
optimal
perlu
pedoman
teknis dalam
penyusuan
Peta
Talenta;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a dan
huruf
b
,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati tentang
Pedoman
Telcris
Penyusunan
Peta Talenta
(talent
pool)
Pegawai
Negeri Sipil
Kabupaten
Konawe
Selatan
Undang
- Undang
Nomor
4
Tahun
2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan
di
Provinsi
sulawesi
Tenggara
(Iembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
24
Tambahan
l.embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
42671; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
terrtang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terkahir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun
2022 tentang Perubahan
Kedua atas
Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tatrun 2022
Nomor
143, Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6801);
3.
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014
tentang
Aparatur
Sipil Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
2014
Nomor
6, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5494);
4.
Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),
sebagairnana
telah diubah beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
perubahan
Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor 23
tahun 2Ol4 tentang Pemerintal.an Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5697); Peraturan
Pemerintah Nomor
12 Tahun 2OI7 terrtafig
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(I-embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol7
Nomor 73,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6041l; 6. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang
Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
60371,
sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
17 Tahun
2020 tentang
perubahan
atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2077
terrtang Manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
(L,embaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2020 Nomor
68, Tambahan l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6477);
7.
Peraturan Pemerintah
Nomor
3O Tahun 2019
tentang
Penilaian
Kinerja
Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2O19
Nomor
77,
Tambahan
Iembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
63401;
8. Peraturan
Pemerintah Nomor
94 Tahun
2O2l tentarrg
Disiplin
Pegawai
Negeri Sipil
(Lembaran
Negara
Repubtik
Indonesia Tahun
2O2l Nomor 2O2,
Tamballan
Lernbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 67lal
9. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana
telah
diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
8O Tatrun 2015 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daera.L
(Berita
Negana Republik Indonesia
Tal.un 2018 Nomor
157);
10. Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian
Negara Nomor 35
Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan
Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil;
l l.Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor l0
Tahun 2007 tentang
Urusan
Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2007 Nomor
10);12. Peratural
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor
8)
ssfoagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 1
Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga
atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor
8
Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2022
Nomor
1).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MANAJEMEN TALENTA
BAB III
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat