NASKAH DINAS DIGITAL KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Naskah Dinas Digital Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung administrasi penyelengaraan manajemen kepegawaian yang efisien dan efektif.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Naskah Dinas Digital Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, azas dan prinsip naskah dinas digital, penyelenggaraan naskah dinas digital, kartu naskah dinas digitas kepegawaian, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentangPelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
14 Halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2020
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Mengubah :
Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 14, BN.2020/No.489, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
tata - cara - legislasi - dokumen - pada - kementrian - luar - negeri
2022
Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 14, BN 2023 (1119) : 9 Halaman, jdih.kemlu.go.id
Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam
memberikan layanan yang cepat, efisien, dan efektif terhadap permohonan legalisasi pada dokumen, serta untuk menciptakan tertib administrasi dan memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat, perlu mengatur mengenai legalisasi dokumen pada Kementerian Luar Negeri.
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; Staatsblad 1909 No. 291; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 116 Tahun 2020; Perpres No. 2 Tahun 2021; Dan Permenlu No. 6 Tahun 2021
Pasal 5
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dilakukan terhadap Dokumen yang terlebih dahulu
dilegalisasi oleh: a. Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufa; atau
b. Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan atau Pejabat
yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing untuk
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b.
(2) Legalisasi terhadap Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan tanpa
perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2016
Kabupaten jayapura-PERUBAHAN PERATURAN- TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI
KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Menandai Kegiatan dalam Keadaan Darurat yang materinya belum mengatur tentang keadaan darurat secara keseluruhan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu dirubah untuk disesuaikan.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenKEU No. 105/PMK.05/2013; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 6.A Tahun 2011; PERDA No. 2 Tahun 2007; PERDA No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini dijabarkan poin-poin perubahan yang terjadi dari peraturan yang lalu, mengenai ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut dan perubahan mekanisme anggaran yang terjadi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2018
PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB; DAN 6 PASAL; MENGATRU HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. BATAS DESA BAYAN;
3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN
4. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 14 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Pogram Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Bab III Pembahasan dan Penetapan
Bab IV Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Bab V Penyebarluasan Propemperda
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD No.14/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), perlumenetapkan standar biaya umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2021.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Standar Biaya, BAB IV Ketentuan Lain-Lain, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
