Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 114, LN.2020/No.270, jdih.setneg.go.id : 9 hlm
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
ABSTRAK:
Keuangan inklusif merupakan bagian dari upaya memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah mencapai target yang ditetapkan namun diperlukan target baru dan upaya berkelanjutan dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif untuk seluruh masyarakat, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan SNKI dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja DNKI diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Lampiran 14 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 114, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 114
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Sebagai salah satu perwujudan untuk
mendukung misi ke 1 dan ke 4 Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018-2023
yaitu mewujudkan masyarakat yang
berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan
berbudaya serta memiliki kesetiakawanan
sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga
dan mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan inovatif,
maka perlu adanya kegiatan untuk menjamin
terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Dan untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan
untuk menjamin terpenuhinya hak anak
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk
menindaklanjuti Pasal 24 Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak
Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak
Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
32 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, Berisi Tentang;
1. Ketentuan Umum
2. Renja Skpd
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 114, LN.2021/No.286, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Dalam Negeri
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Dalam Negeri.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) unit pelaksana teknis; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Perpres ini mencabut Perpres 11 Tahun 2015.
Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri bersumber dari APBN.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 37 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten bandung
47 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 114, BD.2022/NO.114, LL KOTA PONTIANAK:4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Khususnya Pada Kendaraan Tronton/Gandengan, Bus Antar Negara dan Truk Molen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran agar lebih tertib, tertata dan terkelola dengan baik serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Pontianak, perlu ada penyesuaian besaran tarif sebagai kontrol yang harus dilaksanakan oleh institusi terkait;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Besaran Tarif; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
4 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa
ketentuan Pasal
13A Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan Nomor
99 Tahun
2022 tentang
Perubahan Atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor 4
Tahun 2022
tentang Pedoman
Pengelolaan
Alokasi
Dana Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
Anggaran 2022,
perlu
disempurnalan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang Perubahan
Kedua atas
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 4 Tahwrr
2O22
tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dala
Desa
(ADD)
Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2022.
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
24
Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tal:un 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
68O); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indinesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang
Nomor
l
Tahun
2022 ter:tang
Hubungan
Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6757);
6 .
Peraturan
Pemerintah Nomor 43
Tahun
20
1 4
tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah
terakhir kali
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 1 I Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
632rl,;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan,
Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);8. Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 4 Tahun 2022
tentang
Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggxan 2022
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Ta}:un 2022
Nomor 4),
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor 99 Tahun 2022
tentang
Perubahan Atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
4 Tahun 2022
tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi
Dana
Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
Anggaran 2022
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2O22 Nomor
991.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe
Selatan
Nomor
99
Tahun
2022 tenlang
Perubahan
Atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun
2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
2022
Nomor
99) pada Ketentuan ayat
(2)
Pasal
13A diubah, Diantara Pasal 13A
dan Pasal 14
disisipkan 1
(satu) Pasal
yaitu
Pasal 13B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021
Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata - Tugas dan fungsi - sotk - kedudukan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 114, BD.2021/299
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Wali Kota No. 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No. 84 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Peraturan Wali Kota No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No. 89 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 84 Tahun 2021;
serta
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Periwisata Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2021,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 114 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD.2019/NO.114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan partisipatif
masyarakat desa, diperlukan kebijakan yang mampu
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga
Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa, perlu dilakukan
penyempurnaan kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenai sisa dan pengalihan dana bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2019
PERWALI Kota Bekasi No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
