Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.280 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

BUMN Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Diubah dengan

Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Download file:

Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2013.pdf

PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

2013

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-02/MBU/2013, jdih.bumn.go.id : 4 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa teknologi informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha suatu perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur di BUMN guna mendukung strategi bisnis BUMN sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh BUMN; b. bahwa agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di BUMN harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, termuat dalam sebuah master plan, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf btersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
Mengatur tentang definisi; Tata Kelola Teknologi Informasi; Master Plan TI; sinergi TI BUMN; Lain-lain

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2013.
57 halaman dengan lampiran

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023.pdf

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Katalog Elektronik

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diubah dengan

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2020

Mencabut

Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
Perka LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Download file:

Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018_1012_1.pdf

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

Mengubah

Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2016

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nom...ahun 2018_1004_1.pdf

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perekonomian

Download file:

SE OJK Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

SE OJK Nomor 15 Tahun 2020.pdf

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020

Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Koperasi, UMKM

Download file:

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2020.pdf

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016

Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.