Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas
dan menegakan disiplin dalam menjalankan tugas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu
peningkatan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil, perlu disusun peraturan yang lebih teknis untuk
ddadikan pedoman dalam mengatur penegakan disiplin dan
pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;undang-Undang Nomor 2s Tahun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor g
Tahun 2015;undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; PP No 10 tahun 19893 sebagaimana telah diubah dengan PP No 45 Tahun 1990; Pp No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010; PP No 48 Tahun 2016; Pp No 11 Tahun 2017; Keppres No 68 Tahun 1995; Perka BKN No 21 Tahun 2010; Perda Kab Brebes No 5 Tahun 2016; Perbup brebes No 9 tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup Disiplin pNS meliputi :
a. kewajiban dan larangan;
b. disiplin jam kerja;
c. hukuman disiplin;
d. pelaksanaan cuti; dan
e. perijinan dan pelaporan perkawinan dan perceraian.
Ruang Lingkup Kode Etik pNS meliputi :
a. Kode Etik dalam bernegara;
b. Kode Etik dalam berorganisasi;
c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
d. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan
e. Kode Etik terhadap sesarna PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
123 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 104 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan,Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 semula telah ditetapkan Perbup Bekasi No. 73 Tahun 2016 Dan dalam rangka penataan kelembagaan dengan telah diberlakukannya Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No. 55 tahun 2018; Permen Perhub RI No. PM 139 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
45 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Mengingat Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022;
ketentuan umum, maksud dan tujuan, penetapan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
361 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 104 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - abndung - nomor - 8 - tahun - 2014 - tentang - pencegahan - dan - penangangan - korban - perdagangan - orang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD 2016/106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang telah diatur dalam Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13, Pasal 16,Pasal 17, Pasal 25 Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2014 maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; Perpres No. 69 Tahun 2008; Keppres No. 59 Tahun 2002; Keppresa No. 87 Tahun 2002; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung no. 8 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pencegan Perdagangan Orang, Hak Calon Tenaga Kerja, Penanganan Korban Perdagangan Orang, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 104 Tahun 2023
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD Tahun 2023 Nomor 104
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan mengamanatkan untuk menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2021;
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Azas Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 104 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD Tahun 2022 Nomor 104
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hasil Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan NO. 104, BN.2023 (790)/7 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Izin Dan Pengamanan Keramaian Yang Bersifat Komersial Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Izin dan Pengamanan Keramaian yang Bersifat Komersial yang Berlaku pada Kepolisian Negara Repu blik Indonesia;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis PNBP, Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kontrak kerja
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 104 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 104, BD Tahun 2022 Nomor 04
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Kerjasama dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerjasama dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 100 Tahun 2016; Perwal No. 82 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Kerjasama Bab II Investasi Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
