Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 96 Tahun 2021
PERBUP Kab. Brebes No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu melakukan
penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor
77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes
Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika
pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Struktur Organisasi
Bab III Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes 101 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Brebes 102 Tahun 2016 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 96 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban dalam pelaksanaan perizinan dan
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,
perlu diatur penyelenggaraan pelayanan perizinan ; bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten
Tegal sudah diatur dengan Peraturan Bupati ; bahwa perizinan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai
dengan pe.rkembangan pada saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Tegal ;
Undang-Undang Nomor l 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780 /Menkes/ SK/XI/2002; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424 / Menkes/ Per /VII/ 2010; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 Tahun 2012; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/111/2003; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.123.04.12.2205; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatn Nomor
2052/Menkes/Per/V /2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Menetri Nomor 464/Menkes/Per/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/ 148/1/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan omor 42 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesahatan Nomor 1109 /Menkes/Per /IX/2007; Keputusan Menteri Kesahatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 111 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003; Peraturam Menteri Negara Lingkungan hidup nomor 18 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007; Peraturan Presiden RI No. 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala BKPM RI No. 15 Tahun 2015; Peraturan KSP BKPN RI NO. 17; Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik lndoneisa Nomor Per.30/Men/2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2012 dicabut.
65 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten
Brebes, perlu disesuaikan; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2017
KesehatanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Semarang No. 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Semarang
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diantaranya
berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional
merupakan program negara yang bertujuan
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang
kesehatan pada khususnya; bahwa dalam rangka persiapan menuju Program
Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu
bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang terhadap penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang
karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penagihan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2016 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 96 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 121 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023
rencana - kerja - kecamatan - karangpawitan - tahun - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD 2022/96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) sehubungan Rencana Kerja Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana kerja Kec. Karangpawitan Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beeberpa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; Uu No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2008; Pp No. 26 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 26 tahun 2008; Pp No. 12 tahun 2019; PP No. 123 tahun 2019; Pp No. 19 Tahun 2022; Perpres No. 18 tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 tahun 2020; Pergub jabar No. 25 tahun 2022; Perda Kab. garut No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Garut No. 29 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Ka. garut No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. garut No. 15 tahun 2012; Perda Kab. garut No. 6 tahun 2016; Perda kab. garut No. 9 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. garut No. 10 tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 9 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Garut No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup garut No. 235 tahun 2021; Perbup Garut no. 36 tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistematika Dan Pelaksanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 ten tang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Organisasi, Kedudukan, Tugaas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 96 Tahun 2021
PERBUP Kab. Cianjur No. 70 Tahun 2016 tentang TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIANJUR
tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - organisasi - di - lingkungan - dinas - koperasi - usaha - kecil - menengah - perdagangan - dan - perindustrian - kabupaten - cianjur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kab. Cianjur Tahun 2021 No 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021 maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Peragangan dan Perindustrian Kab. Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiaman telah diubha beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2019; Permen Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 13/Per/M.Kukm/X/2016; Permen Perdagangan RI No. 96 Tahun 2017; Permen Perindustrian RI No. 17 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021; Perda kab. Cianjur no. 18 tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Menagtur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja , Pembiayaan , Kepegawaian , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
30 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 96 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banyumas No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Tahun 2020 No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas. Dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan standar harga setempat, maka tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017, yang telah beberapa kali diubah, menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan besaran yang berbeda untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD. Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan tunjangan transportasi bulanan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 12.500.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Banyumas No. 66 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banyumas Diubah
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
