Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
ABSTRAK:
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dalam pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah dan ditetapkan kembali
UU No 8 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No 2 Tahun 2007; Keputusan Mendagri No 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah No 8 Tahun 2000; PERDA Kota Bogor No 16 Tahun 2011; PERDA Kota Bogor No 17 Tahun 2011; PERWALI Kota Bogor No 41 Tahun 2016; PERWALI Kota Bogor No 14 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor No 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
12 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2018
PERWALI Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Taw Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Lirnbah Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin dalam salah satu ketentuannya mengatur tentang susunan organisasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 15
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarrnasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 tahun 2016; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006; Perda Nomor 3 Tahun 2014.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006
tentang Susunan Organisasi dan Taw Kerja Perusahaan Daerah Pengelola
Air Limbah Kota Banjarmasin, yaitu terkait Susunan Organisasi Perusahaan Daerah, yang terdiri dari Direktur; Bidang Umum terdiri dari Seksi Umum dan Keuangan dan Seksi Hubungan Pelanggan; Bidang Teknik terdiri dari Seksi Perencanaan dan Evaluasi, dan Seksi Jaringan dan Pengolahan; serta Satuan Pengawas Intern (SPl). Bidang Umum dan Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Bagian organisasi Perusahaan Daerah tercantun
dalam lampiran.
Serta penambahan Pasal 9A yang menyatakan bahwa Satuan pengawas intern mempunyai tugas : membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah, dan memberikan saran perbaikan, mernberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direktur dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Taw Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin
5 hlm; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukimandiatur dalam Bab III
Bagian Kedelapan dan lampiran IX tetapi dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 39 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
38 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018
PERWALI Kota Bekasi No. 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sehubungan dengan adanya Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang Untuk Pengelolaan Perparkiran Antara Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan PT Tangerang Nusantara Global Nomor : 030/2405BPKD/VI/2018 dan Nomor : 002/03.PSM/539TNG/VI/2018, maka Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 22 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016; Perwali Kota Tangerang No 70 Th 2016.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang No 70 tahun 2016 menjadi Peraturan walikota Tangerang No 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 70 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2018
PERWALI Kota Bekasi No. 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD 2018/No.53 SERI D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KELAS A PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
Perangkat Daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang
menjadikewenanganDaerah dan intensitas Urusan
Pemerintahan dan potensi Daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur pada
Bab III Bagian Keempat dan lampiran Vakan tetapi dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf bdan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 38 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
29 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
