Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.958 peraturan dalam 0,787 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

kesejahteraan-lanjut usia

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

ABSTRAK:

bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama, dan bahwa populasi lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak lanjut usia.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Materi Pokok: Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pendekatan Pelayanan Lanjut Usia, Kelembagaan Penyelenggaraan Keejahteraan Lanjut Usia, Pendataan, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Rencana Aksi Daeerah, dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Jumlah Halaman : 24 HLM; Lampiran : 10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 3 Tahun 2007

Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

Download :
sijunjung- sawahlunto LD 2007_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
Permen PANRB No. 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MALAKA-PROVINSI-NUSA-TENGGARA-TIMUR

2013

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2013/No. 18, TLN No. 5396, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Belu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Belu, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Malaka di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
-
-
15 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1961

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 3 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1952

Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Ditetapkan dengan :

UU No. 10 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Darurat Nomor 3 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2013

PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Download :
PERDA TUBA 03.2013 PERUBAHAN APBD 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2014

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 1952.