Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1999

Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia Di Lisbon, Portugal

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 98 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lisabon, Portugal

Download :
Keppres_No_22_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 1999

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Lingkungan Hidup Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Kota Semarang Perda 22 1999.pdf

Abstrak

pembentukan-organisasi-tata-kerja-badan-Pengendalian-dampak-lingkunan-daerah-bapedalda

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.1999/No.22 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan terkoordinasi dan sebagai pelaksanaan dari Keputus Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1999 tentang pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tingkat II, maka perlu segera dibentuk lembaga yang bertugas menangani bidang dimaksud; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, di atas, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tmgkat II Semarang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 06I.1/34/ 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan PengendaFian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 1997.
Peraturan ini mengatur pembenytukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas, Pokok Dan Fungsi; 4. Organisasi; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Ketentuan Lain – Lain; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1999.
16 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1999

Pemberian Amnesti kepada Sdr. Dita Indah Sari

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1999

Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Download :
PP No. 23 th 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1999

Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing

Download :
PP No. 24 th 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1999

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

Download :
Keppres_No_24_Th_1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Download :
PP No. 25 th 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Mencabut :

UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.