Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

Menemukan 990 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Abstrak
BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Download file:
Keputusan_Presiden_no_169_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 168 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Dicabut sebagian dengan
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
    Ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 168 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Mencabut
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Download file:
Keputusan_Presiden_no_168 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Beserta Protokol
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_167_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut
  1. KEPPRES No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. KEPPRES No. 82 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  4. KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  5. KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
  6. KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
  7. KEPPRES No. 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
  8. KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
  9. KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  10. KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
  11. KEPPRES No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian
  12. KEPPRES No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
  13. KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
  14. KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
  15. KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
  16. KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
  17. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  18. KEPPRES No. 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  19. KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  20. KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
  21. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  22. KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
  23. KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
  24. KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  25. KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
  26. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  27. KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  28. KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
  29. KEPPRES No. 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  30. KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
  31. KEPPRES No. 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
  32. KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  33. KEPPRES No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
  34. KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  35. KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_166_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Mencabut
  1. KEPPRES No. 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
  2. KEPPRES No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
  3. KEPPRES No. 46 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_165_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 164 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_164 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 163 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_163_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 170 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mencabut
  1. KEPPRES No. 146 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
  2. KEPPRES No. 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Download file:
Keputusan_Presiden_no_162_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 161 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keputusan_Presiden_no_161 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 160 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Dubai, Uni Emirat Arab
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_160_th_2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan