Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2008

Wilayah Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 43 Tahun 2008.pdf

Abstrak

wilayah-negara

2008

Undang-undang (UU) NO. 43, LN.2008/NO.177, TLN NO.4925, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Wilayah Negara

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya; bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. HAK-HAK BERDAULAT 5. KEWENANGAN 6. KELEMBAGAAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. LARANGAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008.
-
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.
22

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1995

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Havana, Cuba

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_43 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1958

Penggunaan Lambang Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP No. 043 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1951

Pengembalian Mandat Kabinet Natsir

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.43 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1957

Pengangkatan Suwirjo Menjadi Pembentuk Kabinet

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.43 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Sartono Menjadi Pembentuk Kabinet

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.44 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1958

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP No. 044 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1979

Pemberian Rumah Kediaman Yang Layak Beserta Perlengkapannya Kepada Bekas Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No. 44 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1993

Peningkatan Konsulat-Konsulat Republik Indonesia Di Toronto - Canada, Karachi - Pakistan, Dan Noumea – New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_45 TH 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1958

Peraturan Tata-Tempat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 26 Tahun 1968 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 Tentang Peraturan Tata-Tempat

Download :
PP No. 045 Tahun 1958.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1958.