Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.935 peraturan dalam 1,209 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 91 Tahun 2013

Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
91 TUPOKSI DISUKCAPIL.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 91 Tahun 2016

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Mengubah :

Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Permenhub No. 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Download :
PM_91_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 91 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Download :
PP 91 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 91 Tahun 2017

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Hamparaya

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
perbup no 91 2017.pdf

Abstrak

organisasi - tata kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2017/NO.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Hamparaya

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya pada Dinas Pertanian. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 91 Tahun 2020

Batas Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019

Download :
perbup no 94 tahun 2020.pdf

Abstrak

batas nagari

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 38 Tahun 2003 UU No. 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Permendagri No. 45 Tahun 2016 Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017 Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Batas Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Alahan Mati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 91 Tahun 2019

Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Perbup_91_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2022

Penyelenggaraan Restorative Justice di Wilayah Kota Banjarmasin

Kebijakan Pemerintah

Download :
PERWAL NO 91 TAHUN 2022 edit.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91, BD.2022/No.91

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Restorative Justice di Wilayah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Bahwa Perlindungan Masyarakat Terhadap Korban dan Penjatuhan Sanksi yang di Lakukan Kepada Pelaku Harus Mengedepankan Pemulihan Keadaan Masyarakat dengan Memperlihatkan Nilai-nilai Kemanusiaan, Hukum yang Berlaku Serta Keadilan yang Berkembang di Masyarakat Kota Banjarmasin; Bahwa Penyelesaian Permasalahan di dalam Masyarakat Sejalan dengan Adat Istiadat Atau Kebiasaan Khususnya Masyarakat Kota Banjarmasin yang Masih Melestarikan Budaya dalam Menyelesaikan Permasalahan Melalui Musyawarah Perdamaian dengan Prinsip Kekeluargaan, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh; Bahwa Solusi Penyesuaian Tindak Pidana dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kebenaran dengan Mengindahkan Norma dan Kearifan Masyarakat dengan Dukungan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah yang Menjadi Kewenangannya dalam Bentuk Pemberlakuan Kebijakan; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada Huruf a, Hurud b, dan Huruf c, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Resrorative Justice di wilayah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Resrorative Justice di wilayah Kota Banjarmasin, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Persayaratan Penghentian Penuntutan; Tempat, Waktu, Tata Cara Perdamaian; Tim Pelaksana; Sosialisasi; Peran Serta Masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2020

Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERWAL NO 91 TAHUN 2020 edit.pdf

Abstrak

standar barang kebutuhan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91, BD.2020/No.92

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Barang Standar Kebutuhan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018;
Peraturan Walikota Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Fungsi Standar Barang Dan Standar Kebutuhan; 3. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
48 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012.