Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Perhubungan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dnas Perhubungan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk mamacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu memberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Perhuungan dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perhubungan di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Thaun 1958, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pemberian dan kriteria penialian kompensasi, pelaksanaan pemberian kompensasi kerja, tenaga pelaksana perhubungan yang tidak berhak memperoleh kompensasi kerja karena resiko kerja, penganggaran dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 91 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintahan Desa
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini memutuskan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum di Desa yang terdiri atas 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
5 Halaman Peraturan dan 21 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan sistem anggaran berbasis kinerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya. Untuk menganalisis kewajaran beban kerja sebagaimana dimaksud berikut, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016,
Peraturan wali kota ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian dan jabatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 91 Tahun 2021
PELAKSANAAN INTEGRASI - SISTEM INFORMASI - PELAYANAN PUBLIK - KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2021/No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif ,efisienserta untuk menunjang kelancaran pengelolaan data maupun pengaksesan data yang terintegrasi secara elektronik (e-goverment) perlu menerapkan aplikasi Si-Putri ( sistem informasi pelayanan publik Terintegrasi) di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar hukum dalam pearturan ini :UU No 28 Tahun 1959;UU No 14 Tahun 2008;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 96 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perbup No 657 Tahun 2012;Perbup No 9 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pelaksanaan intergrasi sistem informasi pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kabupaten ogan komering ilir,Ketentuan umum,Sasaran,Ruang lingkup,manfaat,pengelolaan,dasain dan speksipikasi sistem,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 91, LN. 2003 No. 129, LL SETNEG : 2 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea Mengenai Kerjasama Ilmiah Dan Teknologi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2003.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa perencanaan pembangunan dapat berhasil jika
dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, salah
satunya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten
(SSK) sebagai instrumen untuk meningkatkan implementasi
kegiatan sanitasi dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan sanitasi kabupaten; bahwa dampak sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap
tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sehingga
perlu diintervensi dan didorong agar masyarakat menjadi
lebih berkualitas; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 serta
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026, maka perlu menyusun Strategi Sanitasi
Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Strategi Sanitasi
Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2022-2026 yang bertujuan untuk
pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
