Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 250.078 peraturan dalam 1,464 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Walikota Gorontalo Kepada Camat

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERWAKO Gorontalo No 54 t...alikota ke Camat.pdf

pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang walikota gorontalo kepada camat

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2016/No.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Walikota Gorontalo Kepada Camat

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 83 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Walikota Gorontalo kepada Camat termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan dan tugas, kewenangan yang dilimpahkan, pelaksanaan dan penarikan sebagian urusan wewenang, pembiayaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, prosedur penandatanganan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

20190130041825.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

54 SALINAN TUPOKSI DISDAGRIN.pdf

SOTK

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD No 55

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perwali No. 54 Tahun 2016.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Lembaran Daerah Nomor 312

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 25 2007, UU No. 12 2011, UU No. 5 2014, UU No. 23 2014, UU No. 30 2014, PP No. 18 2016, Perpres No. 97 2014, Permendagri No. 80 2015, Perda Kota Bima No. 5 2016
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
-
-
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL-054-TAHUN-2016-TEN...SI-UPT-PUSKESMAS.pdf

Struktur Organisasi

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
peraturan ini mengenai pembentukan , kedudukan , susunan organisasi , tugas dan tata kerjapusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; pembentukan ; kedudukan , susunan organisasi dan tugas ; kelompok jabatan fungsional ; tata kerja ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 14 halaman + lampiran 2 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 53 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Waikota Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERWALI NO 53 THN 2016 edit serachable.pdf

uraian tugas sekretariat daerah

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2016/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Waikota Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur- unsur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya. Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17 diubah; Ketentuan Pasal 18 diubah; Ketentuan Pasal 19 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Ketentuan Pasal 22 diubah; Ketentuan Pasal 23 diubah; Ketentuan Pasal 24 diubah; Ketentuan Pasal 25 diubah; Ketentuan Pasal 26 diubah; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan Pasal 28 diubah; Ketentuan Pasal 31 diubah; Ketentuan Pasal 32 diubah; Ketentuan Pasal 33 diubah; Ketentuan Pasal 34 diubah; Ketentuan Pasal 35 diubah; Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 39 diubah; Ketentuan Pasal 40 diubah; Ketentuan Pasal 42 diubah; Ketentuan Pasal 43 diubah; Ketentuan Pasal 44 diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Ketentuan Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 47 diubah; Ketentuan Pasal 48 diubah; Ketentuan Pasal 49 diubah; Ketentuan Pasal 51 diubah; Ketentuan Pasal 52 diubah; Ketentuan Pasal 53 diubah; Ketentuan Pasal 54 diubah; Ketentuan Pasal 55 diubah; Ketentuan Pasal 56 diubah; Ketentuan Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 58 diubah; Ketentuan Pasal 59 diubah; Ketentuan Pasal 60 diubah; Ketentuan Pasal 62 diubah; Ketentuan Pasal 63 diubah; Ketentuan Pasal 64 diubah; Ketentuan Pasal 65 diubah; Ketentuan Pasal 66 diubah; Ketentuan Pasal 67 diubah; Ketentuan Pasal 68 diubah; Ketentuan Pasal 69 diubah; Ketentuan Pasal 71 diubah; Ketentuan Pasal 72 diubah; Ketentuan Pasal 73 diubah; Ketentuan Pasal 74 diubah; Ketentuan Pasal 75 diubah; Ketentuan Pasal 76 diubah; Ketentuan Pasal 77 diubah; Ketentuan Pasal 78 diubah; Ketentuan Pasal 80 diubah; Ketentuan Pasal 81 diubah; Ketentuan Pasal 82 diubah; Ketentuan Pasal 83 diubah; Ketentuan Pasal 84 diubah; Ketentuan Pasal 85 diubah; Ketentuan Pasal 86 diubah; Ketentuan Pasal 87 diubah; Ketentuan Pasal 89 diubah; Ketentuan Pasal 90 diubah; Ketentuan Pasal 91 diubah; Ketentuan Pasal 92 diubah; Ketentuan Pasal 93 diubah; Ketentuan Pasal 94 diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
PERATURANWALIKOTANOMOR 61 TAHUN2014
19 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 53 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

2016 - PERWALI BANJARBARU... edit searchable.pdf

otonomi daerah dan pemerintah daerah

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2016/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 7 Bab dan 16 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 53 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Palembang No. 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang

Mencabut

Bab II Bagian Keenambelas Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Perwali No. 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang

Download file:

PERWAKO-53-2016.pdf

kedudukan-organisasi-tugas-tungsi-tata-kerja-dinas

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2016/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Bab II Bagian Keenambelas Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang dan Perwali No. 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang
18 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 53 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...or 53 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, LK.2016/NO.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Transmigrasi Kata Palopo sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ) '' .. ...,_ .. ' 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 13)
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASIKOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekreta.ris Daerah adalah Sekreta.ris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Transmigrasi Daerah Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; ' ' 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 ( 1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 1) Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk. d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, tercliri atas : 1) Seksi Promosi dan Kemitraan; 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; 3) Seksi Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya Transmigrasi. e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Walikota ini. ' . BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Transmigrasi, membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi yang berkedudukan dibawa dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Baglan Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; ' ' c. melaksanakan penyusunan norma, sta.ndar, prosedur dan kriteria lingkup Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. mengoordinasikan pelaksanan kegiatan dinas dengan instansi terkait; e. membina bawahan dalam pencapaian program dinas; f. mengarahkan penyelenggaraan kegiata.n dinas; g. menyelia/mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya; h. memecahkan permasalahan yang ada di lingkup Dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; i. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan dinas melalui laporan yang ada untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku; j. melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Transmigrasi; k. melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya; 1. melaporkan hasil kegiatan dinas Transmigrasi serta memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk menjadi bahan dan penentuan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; 1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rinct.an Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah/negara; milik g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; a. menilai prestasi kerja bawahan; dan b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut basil temuan; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai RI.net.an Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pasal 8 (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Transmigrasi dalam bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai Fu.ngsi. : a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan Penataan Persebaran Penduduk; b. penyusunan bahan petunjuk telmis urusan di bidang -Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi; c. penyusunan perencanaan urusan di bidang Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; d. penyusunan perencanaan urusan di bidang Penataan Persebaran Penduduk. 8 / (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencanaprogram kegiatan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; e. menyusun bahan petunjuk pelaksanaaan pembinaan potensi kawasan transmigrasi; f. menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; g. melaksanakan penyediaan tanah; h. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi; i. menyusun perencanaan penataan persebaran penduduk; j. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; 1. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; a. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pasal 9 ( 1) Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pembinaan potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup seksi bina potensi dan perencanaan kawasan transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi bina potensi kawasan transmigrasi; d. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan; e. melaksanakan advokasi lahan; f. melaksanakan perencanaan kawasan meliputi perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana kawasan dan pengembangan masyarakat; g. memfasilitasi penetapan kawasan; h. menyelenggarakan mediasi dan kerja sama antar daerah; i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pasal 10 (1) Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan tanah dan pembangunan permukiman transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pennukiman Transmigrasi; d. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah; e. melaksanakan identifikasi, penataan dan pengelolaan tanah; f. menyiapkan pelaksanaan dokumentasi penyediaan tanah; g. menyiapkan dan mengevaluasi lahan, sarana dan prasarana; h. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kelayakan permukiman; i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksl Penataan Persebaran Penduduk Pasal 11 (1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Tu.gas Pokok: mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Rincian Tugas: a. merencanakan kegiatan penataan persebaran penduduk; b. membagi tugas di lingkup seksi penataan persebaran penduduk; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi penataan persebaran penduduk; d. melaksanaka.n penyiapan perpindahan; e. menyiapkan calon transmigran dan penduduk setempat; f. melaksanakan pelayanan perpindahan; g. melaksanaka.n penataan dan adaptasi; h. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanaka.n tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BID.ANG PENGEMBANGAN KAWAS.AN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pasal 12 (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Fungsl.: a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi dan Kemitraan, dan Pengembangan Kawasan, Usaha, Sosial dan Budaya; b. pelaksanaan promosi dan kemitran; c. pelaksanaan pengembangan sa.rana dan prasarana kawasan transmigrasi; d. pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai Rind.an Tu.gas: a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan kawasan transmigrasi; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan promosi dan kemitraan; e. menyusun perencanaan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; f. menyusun perencanaan pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi; g. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi; h. menyusun perencanaan penataan persebaran penduduk; 1. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Promosi dan Kemitraan Pasal 13 (1) Seksi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (2) Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Promosi dan Kemitraan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan promosi dan kemitraan; b. membagi tugas di lingkup seksi promosi dan kemitraan; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan; d. melaksanakan promosi dan publikasi; e. melaksanakan kemitraan badan usaha, masyarakat dan kelembagaan pemerintah; f. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Pasal 14 (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (2) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; b. membagi tugas di lingkup seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan saran.a permukiman dan kawasan; e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana pemukiman dan kawasan; f. melaksanakan penyerasian lingkungan; g. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan sosial budaya; b. membagi tugas di lingkup Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya; d. melaksanakan petunjuk teknis penyuluhan produksi tanaman pangan dan non tanaman pangan; e. melaksanakan pentunjuk pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil; f. melaksanakan fasilitasi lembaga ekonomi dan pennodalan; g. menyelenggarakan penyuluhan pengembangan wirausaha dan kemitraan usaha; h. melaksanakan petunjuk teknis penyediaan pangan dan kesehatan; i. melaksanakan fasilitasi pendidikan, mental dan spiritual, dan seni budaya; j. melaksanakan penyediaan masyarakat; kelembagaan pemerintah dan k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; 1. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Transmigrasi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Transmigrasi wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing• masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Transmigrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Dinas Transmigrasi wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. ... '• BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Dinas Transrnigrasi dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo
19

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Dumai No. 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Download file:

NO_53_16.pdf

SOTK

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2016/No.9 Seri D

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 43 (empat puluh tiga) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Eselonisasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 25 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.