Pencarian Peraturan

penjabaran

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana. Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 144. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem~rintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5340) ; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 317. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176) ; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 73. Tambaha:n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 25. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerab, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyedian. Pencairan. dan Pertanggungjawaban luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operational (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 02); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 07); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor OS Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor OS); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 09); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 05); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubaban atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 03); 40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1);
Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 2 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini, Pasal 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 4 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, Pasal 5 Lampiran Sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
12 Halaman

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2021/No. 58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatandan belanja daerah tahun anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109; PP No. 65 Tahun 2001; PP NO. 66 Tahun 2001; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020 Perda No. 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Terdiri dari 19 Halaman dengan Lampiran

penjabaran - pertanggungjawaban pelaksanaan - apbd - ta 2021

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2022.
Pada laporan ini tertera laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
Peraturan ini terdiri dari 6 halaman dan lampiran

APBD

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2018/NO.59, LL KAB.KUBURAYA: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.23 Tahun 2016, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda Kubu Raya No.13 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
5 HALAMAN

APBD

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD/2023/NO.58

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pasal 1
7 Halaman

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, LK.2016/NO.58

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAB KOTA PALOPO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah; 7. Kepala Badan adalah Pejabat yang memimpin Badan Pendapatan DaerahKota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo terdiri dari: a. Kepala Badan; 2 f ( b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Pendaftaran; 2) Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi; 3) Sub Bidang Penetapan. d. Bidang Pelayanan dan Penagihan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Pelayanan; 2) Sub Bidang Penagihan; 3) Sub Bidang Pengaduan. e. Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Penatausahaan; 2) Sub Bidang Pengawasan; dan 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Badan Pendapatan Daerah, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA BADAN Pasal 4 ( 1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Badan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 3 b. pelaksanaan kebijakan pelayanan iimum lintas SKPD/Instansi/Unit Kerja di bidang pendapatan daerah; c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah; d. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan pelayanan teknis administrasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pendapatan daerah; f. penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah; g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan UPTB; h. pembuatan laporan hasil kegiatan Badan Pendapatan Daerah; dan i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan mempunyai Rincian Tugas: a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategis badan sebagai penjabaran visi, misi dan program Walikota di bidang pendapatan daerah; b. menetapkan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan; c. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis; d. memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan badan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; e. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Badan; f. menyelenggarakan pelayanan umum dan pembinaan teknis dalam lingkup urusan pendapatan daerah; g. menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pengendalian dalam lingkup urusan pendapatan daerah; h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana fisik dalam lingkup tugas Badan; i. menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana teknis di bidang pendapatan Daerah; j. menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional; k. melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada bawahan dalam lingkup Badan; 1. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi/pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah; 4 m. melaksanakan pelayanan tekriis administrasi bagi perangkat daerah/ instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah; n. melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia lingkup Badan; o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Badan; p. melakukan analisis potensi pendapatan daerah; q. melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penagihan dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah; r. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; s. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; t. menilai prestasi kerja bawahan; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok: memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Tindak lanjut dan Keuangan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, mempunyai Fu.ngsi : a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset Badan; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; 5 c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincfan Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 6 I I (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengadaan benda berharga; h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; i. melaksanakan urusan kepegawaian; j. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; I. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; m. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: n. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola data base Badan dan tindak lanjut. 7 I I (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut basil pemeriksaan, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN Paragraf 1 Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pasal 8 (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai Tugas Pokok : memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; b. pelaksanaan pendaftaran subjek pajak daerah dan retribusi daerah; 8 c. pelaksanaan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah; d. pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan; dan e. pelaksanaan pelaporan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3), Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai Ri.nci.an Tu.gas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan Pendaftaran, Pendataan dan analisa potensi serta penetapan; b. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait pendaftaran objek pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendataan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Analisa Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. melaksanakan kebijakan pendaftaran, pendataan dan analisa potensi serta penetapan; e. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan analisa potensi serta penetapan Subjek dan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. melaksanakan identifikasi serta perencanaan, pengembangan dan peningkatan potensi sumber Pendapatan Daerah; g. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada bawahannya; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; i. melaporkan basil kegiatan Kepala Bidang kepada Kepala Badan; j. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bidang Pendaft:aran Pasal 9 (1) Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pendaftaran mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang berkenaan dengan pendaftaran Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendaftaran mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; 9 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaraan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah ; g. menyiapkan formulir pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; h. melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; i. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran dari wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah; j. melaksanakan Pencatatan daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah; k. melaksanakan penyiapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD); I. menyimpan dokumen basil pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat terkait pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; n. melaporkan basil kegiatan sub bidang pendaftaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi Pasal 10 (1) Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 10 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan konsep kebijakan, pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah ; g. melaksanakan pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; h. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; i. melaksanakan pencatatan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah kedalam kartu data; j. melaksanakan penilaian subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; k. melaksanakan evaluasi terhadap data Nilai Indeks Rata Rata (NIR); 1. melaksanakan evaluasi terhadap data Zona Nilai Tanah (ZNT) Bumi dan Bangunan; m. menyimpan dokumen basil pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; n. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat terkait pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; o. melaporkan basil kegiatan Sub Bidang Pendataan Dan Analisa Potensi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 11 Paragraf 3 Sub Bidang Penetapan Pasal 11 (1) Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penetapan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penetapan pajak daerah dan retribusi Daerah ; g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; h. melaksanakan pembuatan nota perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah; i. melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); j. melaksanakan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP); k. melaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi sistem pajak daerah dan retribusi daerah; I. menyimpan dokumen basil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat terkait penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 12 n. melaporkan basil kegiatan sub bidang penetapan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Bagian Keempat BIDANG PELAYANAN DAN PEN'AGIHAN Paragraf 1 Bidang Pelayanan dan Penagihan Pasal 12 ( 1) Bidang Pelayanan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pelayanan penyetoran, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai Fungsi : a. penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan dan Penagihan b. pelaksanaan Pelayananpenyetoran dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; c. pelaksanaan pelayanan pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan d. menindaklanjuti pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. (4)Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai Rfncian Tu.gas: a. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan dan Penagihan; b. menyusundan merumuskan kebijakan pelayanan, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait pelayanan, penyetoran, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; e. melaksanakan pelayanan penyetoran, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakanidentifikasi serta perencanaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; 13 g. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada bawahannya; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan bidang pelayanan dan penagihan; e. melaporkan basil kegiatan Kepala Bidang kepada Kepala Badan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pelayanan Pasal 13 (1) Sub Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pelayanan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelayanan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan pelayanan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah ; g. melaksanakan penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pibak swasta dan masyarakat terkait penilaian dan Penetapan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; i. melaporkan basil kegiatan kepada Kepala Bidang; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 14 Paragraf 3 Sub Bldang Penaglhan Pasal 14 (1) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakanpenagihan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; g. menyiapkan bahan terkait penagihan pajak daerah dan retribusi 1 daerah; h. melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); i. melakukan pencatatan terhadap Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang telah diterbitkan; j. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; k. membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan mengenai realisasi penagihan pajak daerahdan retribusi daerah; 1. melakukan identifikasi terhadap permasalahan teknis Sub Bidang; m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja; n. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. IS Paragraf 4 Sub Bidang Pengaduan Pasal 15 (1) Sub Bidang Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan pelayanan terhadap setiap pengaduan dari wajib pajak dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengaduan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan layanan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait layanan pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; g. menyiapkan formulir pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; h. melakukan pencatatan terhadap pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; i. menyiapkan bahan tindaklanjut atas pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; j. melakukan identifikasi terhadap permasalahan teknis Sub Bidang; k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja; 1. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Pengaduan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 16 ' ' Bagian Kelima BIDANG PENATAUSAHAAN,PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Paragraf 1 Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 16 (1) Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Fungsi : a. penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; dan b. pelaksanaan Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; b. melaksanakan kebijakan penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e. melaksanakan penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penatausahaa.n, pengawasan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain• lain pendapatan asli daerah yang sah; g. melaksanakan pengelolaan kertas berharga; 17 ' ' h. melaksanakan rekonsiliasi laporan pendapatan skpd pengelola pajak daerah dan retribusi daerah; i. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada bawahannya; j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; k. melaporkan basil kegiatan kepala bidang kepada kepala badan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Penatausahaan Pasal 17 (1) Sub Bidang Penatausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penatausahaan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan penatausahaan atas pengelolaan pajak, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penatausahaan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. melakukan penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; g. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja; i. melaporkan basil kegiatan sub bidang penatausahaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; J. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 18 I ' Paragraf 3 Sub Bidang Pengawasan Pasal 18 (1) Sub Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan pengawasan atas pengelolaan pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapata.n asli daerah yang sah. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengawasan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan pengawasan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. melakukan pengawasan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; g. melaksanakan sosialisasi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; h. melaksanakan pendistribusian, pengawasan dan pengendalian benda berharga; i. merencanakan, menghimpun dan menyusun produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah; j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; k. melaksanakan pemeriksaan sederhana terhadap pembukuan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; I. melaporkan basil kegiatan sub bidang pengawasan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 19 . \ Paragraf 4 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pasal 19 (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan pajak, · Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; c. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; d. menyusun konsep kebijakanevaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e. melakukan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta lain• lain pendapatan asli daerah yang sah; f. merencanakan, menghimpun dan menyusun produk hukum pajak dan retribusi daerah; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; h. melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD terkait realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; i. melaporkan hasil kegiatan sub bidang Evaluasi dan Pelaporan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 20 BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; Pasal 21 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21 Pasal 24 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabata.n Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pasal 25 (1) UPTBdipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan berta.nggungjawab langsung kepada Kepala Badan; (2) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabata.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan pendapatan Daerah; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 22 • BAB VIII PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
24

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan serta Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, serta Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pedoman Perbendaharaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEKUASAAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB V PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI PENGELOLAAN KAS BAB VII PERUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB X KERUGIAN DAERAH BAB XI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dicabut: -
-
125 Halaman

APBD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2020/No.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggarn 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kategori dan Alokasi; Penganggaran; Penyaluran; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
8 Halaman

apbd

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 59

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran APBD TA 2022

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Perda No. 5 Tahun 2021 tentang APBD TA 2022
1. Pasal 18 ayat 61 UUD NKRI Tahun 1945 2. UU No. 8 Tahun 1956 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 1 Tahun 2004 5. UU No. 25 Tahun 2004 6. UU No. 33 Tahun 2004 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. PP No. 109 Tahun 2000 9. PP No. 23 Tahun 2005 10. PP No. 55 Tahun 2005 11. PP No. 5 Tahun 2009 12. PP No. 71 Tahun 2010 13. PP No. 12 Tahun 2017 14. PP No. 18 Tahun 2017 15. PP No. 12 Tahun 2019 16. PP No. 13 Tahun 2019 17. Permendagri No. 8 Tahun 1970 18. Permendagri No. 77 Tahun 2020 19. Permendagri No. 52 Tahun 2012 20. Permendagri No. 62 Tahun 2017 21. Permendagri No. 36 Tahun 2018 22. Permendagri No. 9 Tahun 2021 23. Permendagri No. 27 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai APBD yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
47

pedoman - apbd

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD.2012/No.58

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan APBD, penatausahaan pelaksanaan APBD, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, badan layanan umum daerah, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
69 hal

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT