PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN - TUGAS - FUNGSI - SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur susunan organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukanm Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 55.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2017
DANA DESA - TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2017/NO.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaskanakan ketentuan Pasal 114 Permenkeu No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa; bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Permenkeu No 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Permenkeu No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan {erubahan Perbup Tegal No 3 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kab Tegal Tahun 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2016; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 tahun 2014; Permendes PDTT No 22 Tahun 2016; Permenkeu No 49/PMK.07/2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 37 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016; Surat Kepala KPPN Tegal No S-867/WPB.14/KP.10/2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10 mengenai penyaluran Dana Desa dan Pasal 26 mengenai laporan realisasi penyerapan dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 – 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 54)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Pati Tahun 2021-2025.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPANRB No 39 Tahun 2012; PermenPANRB No 37 Tahun 2013; Permendagri No 135 Tahun 2018; PermenPANRB No 25 Tahun 2020; PermenPANRB No 26 tahun 2020; Pergub Jateng No 28 tahun 2019; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab pati No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Road Map – RB merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi
Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 – 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 54) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
73
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 86 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa setiap pekerja berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
b. bahwa agar pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terlaksana secara optimal, efektif dan akuntabel, perlu diberikan jaminan kepastian pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, perlu menyusun regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui
Badan Penyelenggara Jaminan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, Peraturan Presiden 21 Tahun 2010, Peraturan Presiden 109 Tahun 2013, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun
2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun
2018 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun
2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan dan kepesertaan, tata cara pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang klasifikasi kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu untuk disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pola klasifikasi kearsipan dan penggunaannya tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008
74 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
