PMK No. 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Mencabut :
PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lambat minggu pertama bulan Februari dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 121/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No.1341) dan Permenkeu RI Nomor 173/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
31 HLM. Lampiran Halaman 22 - 31.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44.4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan layanan kesehatan secara
profesional, perlu membentuk Rumah Sakit Umum
Daerah Prambanan sebagai unit organisasi bersifat
khusus pada Dinas Kesehatan; bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Prambanan, diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Unit Non Struktural; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 55.2 Tahun 2020
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan pengoordinasian
penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat
daerah, perlu menetapkan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat
Daerah; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, susunan organisasi, tugas, dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Jumlah Halaman: 47 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 60.B Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60.B, BD Kab. Indramayu Tahun 2020 No 60.B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Kabupaten Indramayu Bagi Peternak Itik pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 50.3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Perumahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah
I
satu kebutuhan dasar manusia dan peningkatan
kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Sleman,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati
Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Pengembangan
Perumahan;
bahwa dalam perkembangannya, pengembangan
perumahan di wilayah Kabupaten Sleman semakin pesat
dan diperlukan penyusunan kembali kebijakan
pengembangan perumahan sebagai pedoman arah
pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22.1
Tahun 2020;
Materi Pokok: Arah Pengembangan Perumahan; Perizinan; Pengembang Perumahan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengembangan
Perumahan;
Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 5.1 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Steman Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pengembangan Perumahan; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 ten tang
Pengembangan Perumahan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 17.A Tahun 2020
PERBUP Kab. Sleman No. 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan
dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan
Bupati; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kalurahan, sebutan Desa di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah Kalurahan.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan Lkk; Masa Bakti Dan Pergantian Pengurus; Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; Sumber Dana; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa.
Jumlah Halaman: 39 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 43.1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan
korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya
antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini pada Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Sleman.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi; Pelaksanaan Kerja Sama; Penghargaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 50.1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019, yaitu: Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 5A; Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1); Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 6A; Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A; Mengubah ketentuan Pasal 21; Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 5 (lima) pasal yakni, Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Keempat dan Bagian Kelima pada BAB IV; Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal baru 36A, dan di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA; Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36B dan di antara BAB VA dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VB; Di antara Pasal 36B dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 36C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa Secara Elektronik.
Jumlah Halaman: 12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 14A Tahun 2020
PERWALI Kota Tegal No. 8 A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 14 A Tahun 2020 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tegal
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Kesehatan Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal,
serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Bandung maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun
2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Tegal Timur perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal
tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Panggung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tata kelola, renstra, sumber pendapatan dan alokasi pendapatan, pelaksanaan anggaran BLUD, pengelolaan barang danjasa, piutang dan utang/pinjaman BLUD, kerja sama, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD, remunerasi, pengelolaan sumber daya manusia non pegawai negeri sipil, penyelesaian kerugian, pelaporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2019 dicabut.
34 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat