Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan demokratis
UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 2007, PP No.96 Tahun 2012, Permendagri No.57 Tahun 2007, PermenpanRB No.15 Tahun 2014, PermenpanRB No.16 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.18 Tahun 2007, Perda No.19 Tahun 2007, Perda No.20 Tahun 2007, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.8 Tahun 2011
Ketentuan; Asas dan Ruang Lingkup; Pembina, Penanggungjawab, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik; Kewajiban, Hak dan Larangan; Pengelolaan Pelayanan Publik; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat pengawasan intern pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Piagam Audit Internal (Iinternal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Piagam Audit Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor
ABSTRAK:
a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan pengawas Intern yang berkualitas dan profesional oleh Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor profesional;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawas intern yang berkualitas dan profesional oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Auditor diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER /04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja. Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
Peraturan ini antara lain berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kode Etik;
3. Penegak Kode Etik;
4. Pembinaan;
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola hibah dan bantuan sosial berbasis teknologi informasi serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 43 Tahun 2011 tentantang Tata ara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2009, Perbup No.43 Tahun 2011,
Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, Pasl 7, pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
13 halaman dan 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 18 Tahun 2016
PEDOMAN - PENGAWASAN - ATAS - PENYELENGGARAAN - PEMERINTAH DAERAH - DAN PEMERINTAH DESA - DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
Daerah dan Pemerintahan Desa, hal ini berguna untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesien
pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa, keandalan pelaporan keuangan, pengawasan aset
daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun
2001 ;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 41 Tahun 2007;PP No 60 Tahun 2008;PP No 43 Tahun 2014;PP NO 60 Tahun 2014 sebagaimana telan diubah
dengan PP No 22 Tahun 2015 ;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 17 Tahun 2007;Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No
8 Tahun 2009 ;Permendagri Npo 25 Tahun 2007;Permendagri No 28 Tahun 2007;Permendagri No 7 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor
PER/04/M.PAN/03/2008 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 ;Perdan No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 2 Tahun 2012;Perda No 2 Tahu 2014;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN,RUANG LINGKUP DAN SASARAN,PELAKSANAAN PENGAWASAN,TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN,HUBUNGAN KERJA DAN KOODINASI,PELAPORAN,PENDANAAN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD/Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelemtasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penguatan, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.29 Tahun 2014, Permendagri No.64 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.1 Tahun 2010, Perbup No.36 Tahun 2010, Perbup No.35 Tahun 2014, Perbup No.41 tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Evaluasi; Pelaksanaan Evaluasi; Pelaporan hasil Evaluasi; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
15 halaman dan 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit
dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik,
berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat
dijadikan subyek hukum, perlu adanya kejelasan tentang
peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang
berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit
atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan kelompok
staf medis, perlu diatur dalam peraturan internal rumah
sakit (Hospital Bylaws) sebagai acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan rumah sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2014; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 69 tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Pati Nomor 23 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis, perencanaan dan penganggaran, ketentuan perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2016.
99 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Pendampingan Inspektorat Di Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
