Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Landasan Kode Etik; Kode Etik Pelayanan Publik; Budaya Pelayanan; Penghargaan; Pengawasan dan Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
15 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Majalaya Kecamatan Majalaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 84 Tahun 2016
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2016/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 84 Tahun 2017
RINCIAN TUGAS-FUNGSI DINAS PERUMAHAN-PERTANAHAN KABUPATEN PASER
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2017/No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor
63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Paser
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas kinerja pada Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser; dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;UU No 27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perda kabupaten Paser No 14 Tahun 2016;
PERPUB Paser No 63 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2017, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu mengubah peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagai berikut : Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA, Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah; bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang meliputi proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SiMRAL) secara online, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sintang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003 , UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Sintang No. 25 Tahun 2006; Perda Kab.Sintang No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Kedudukan; Pengelolaan Simpral; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
20 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
transparasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148
Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
pada di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016.
Melakukan perubahan atas satu pasal dalam Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu pada ketentuan Pasal 7, yaitu terkait Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non
tunai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
