Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme
dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta
peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan
pengembangan jabatan fungsional;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan umum, Kedudukan , tugas, fungsi, dan jenjang jabatan fungsional ASN, Jenis Jabatan Fungsional, Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, Pengangkatan dalam Jabatan dan Pembinaan karir, Penilaian dan perhitungan Angka kredit, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
dan
c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah ,
Jumlah Halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa perubahan organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab 21 (dua puluh satu) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Keududukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksanaan Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 45); dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 07 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf d angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis jo Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi Dinas Perkebunan; Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonering; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Pembiayaan ; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 83 Tahun 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - URAIAN TUGAS
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2012/No. 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan D.aerah dan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Badan
Perencana Pembangunan Daerah perlu disusun uraian
tugas; bahwa dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Tugas Badan Perencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas badan perencanaan pembangunan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 83 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), pasal 11
ayat (3), pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (4), pasal
15 ayat (4), pasal 16 ayat (2), pasal 18 ayat (6), pa:sal 21 ayat (6),
pasal 23 ayat (3) dan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 135 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Pergub Jambi No 25 Tahun 2019; Perda Tebo No 14 Tahun 2020; Perda Tebo No 15 Tahun 2021.
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengendalian kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya yang dapat terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan, sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan sejak dini;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN;
PENDANAAN;
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Kebun Raya
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kebun raya yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi, perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan perguruan tinggi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kebun raya dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan kebun raya meliputi: 1) penyusunan rencana pengembangan kebun raya; 2) pembangunan kebun raya; 3) pengelolaan kebun raya; dan 4) pembinaan dan pengawasan. Fungsi kebun raya terdiri atas konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 21 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
