Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.327 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Mencabut

Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Mengubah

Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Download file:

Permendag No. 86 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 86/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Mencabut

Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag No. 61/M-DAG/PER/9/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Download file:

Permendag No. 53 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Restorasi Sosial

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download file:

PERMENSOS NOMOR 22 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERMENSOS NOMOR 12 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERMENSOS NOMOR 10 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK /2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Download file:

PERMENSOS NOMOR 09 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bekraf No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja sama Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Permenpar No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Download file:

permenparekraf-no-6-tahun-2024.pdf

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mengubah

Permenpar No. 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Download file:

Permenparekraf 1 Tahun 2024.pdf

wisata-dana alokasi khusus

2024

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 1, BN 2024 (25) : 113 hlm

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya penambahan menu kegiatan berupa peningkatan kualitas perencanaan pengembangan destinasi pariwisata perlu dilakukan penyesuaian Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan; b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan belum mengatur mengenai penambahan menu kegiatan berupa peningkatan kualitas perencanaan pengembangan destinasi pariwisata sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaan Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63);
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah. (2) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menu kegiatan. (3) Menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata; b. peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; c. dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata; dan d. peningkatan kualitas perencanaan pengembangan destinasi pariwisata. 2. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
118

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenpar No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Mencabut

Permenpar No. 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022

Download file:

Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.