Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1200/AG/2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai standar harga satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
1. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2020; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penetapan pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten manokwari yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan standar harga makan minum kegiatan tahun anggaran 2020.
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Petunjuk Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kriteria Belanja Tidak Terduga; III. Mekanisme Pengajuan Dana Tidak Terduga; IV. Penyaluran Dana Tidak Terduga; V. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a bahwa sesuai ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 114 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU NO 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2008; PP No 43 Th 2014; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 4 Th 2007; Permendagri No 12 Th 2007; Permendagri No 67 Th 2007; Permendagri No 54 Th 2010; Permendagri No 113 Th 2014; Permendagri No 114 Th 2014; Permendagri No 84 Th 2015; Permendagri No 1 Th 2016; Permendagri No 47 th 2016; Permendagri No 18 th 2018; Perda Prov Banten No 7 Th 2006; Perda Prov Banten No 9 Th 2018; Pergub Banten No 49 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip Bantuan Keuangan; 4. Lokasi Bantuan Keuangan Desa; 5. Pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa; 6. Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan Desa; 7. Tim Bantuan Keuangan Desa; 8. Pajak; 9. Monitoring Dan Evaluasi; 10. Pengawasan; 11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 12. Pengaduan Masyarakat; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 5 Tahun 1997; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 38 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 49 Tahun 2008; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 34 Tahun 2011; Perwali Salatiga No 37 Tahun 2013; Perwali Salatiga No 20 Tahun 2017; Perwali Salatiga No 24 Tahun 2017; Perwali Salatiga No 30 Tahun 2017; Perwali Salatiga No 46 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang PEdoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD TA 2019, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 1 Tahun 2022.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
260 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 57 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 151/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun
Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara mendapatkan alokasi tambahan
anggaran Dana Insentif Daerah periode ketiga;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020
Tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah
Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan
Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Bersumber BA-BUN Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020,
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendapat
bantuan dalam bentuk uang untuk Rumah Sakit
Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peratran Pres_iden Nomor 88 Tahun 2019 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
151/PMK.07 /2020 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 54
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
