Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih, perlu adanya pedoman penyusunan SOP. Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur sesuai dengan PermenPAN No. PER/21/M-PAN/11/2008, perlu menetapkan Perwako ini.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; PermenPAN No. PER/21/M-PAN/11/2008; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda N0. 12 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan SOP yang memuat langkah-langkah persiapan penyusunan, tahap penyusunan, serta pembuatan diagram, alur, kegiatan setiap organisasi. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Diatur tentang maksud, tujuan, manfaat, ruang lingkup, prinsip, tata cara penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2011.
13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 79 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS sekretariat dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 79, BD.2014/NO.79
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2009; Kepres No. 93 Tahun 2001; Kepres No. 24 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi sekretariat, penjabaran tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 79 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Tokoh Masyarakat Dan Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 79 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Taahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Ekonomi produktif kepada Keluarga Penderes yang Mengalami Kecelakaan Terjatuh dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penderes yang Mengalami Kecelakaan Terjatuh dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat terutama para petani penderes gula kelapa yang mendapat musibah kecelakaan akibat terjatuh dari pohon kelapa, maka pemerintah kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan sosial kepada keluarga ptani penderes yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penderes yang mengalami Kecelakaan Terjatuh dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Taahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kbupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perbup Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, besarnya bantuan, tata cara pemberian bantuan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2013 dicabut
.
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 79 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Penebangan Pohon
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf h Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Kemasyarakatan, dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang izin Penebangan Pohon.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2002; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permen PU No. 05/PRT/M/2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota banjarbaru No. 6 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Izin Penebangan Pohon yang terdiri atas 5 Bab dan 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi biroaksi di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.81 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen BAN No.25 Tahun 2020, Permen BAN No.26 Tahun 2020, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pelaporan, Pembinaan, Pengendalian Dan Penilaian Dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 22 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 314
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Konut TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan efektif dan
efisien, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 ;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara ;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) ;
4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4400) ;
6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
BAB I ketentuan Umum
BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III Penyusunan dan Penetapan APBD
BAB IV Pelaksanaan APBD
BAB V Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB VI Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD
BAB VII Kebijakan Pemrograman dan Anggaran Tahun 2020
BAB VIII Standarisasi Biaya
BAB IX Perubahan /Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BAB X Pemilihan Sistem Pengadaan
BAB XI Penetepan Penyedia Barang/Jasa
BAB XII Pembayaran Uang Muka
BAB XIII Dokumentasi Pembangunan Fisik
BAB XIV Koordinasi
BAB XV Pelaporan
BAB XVI Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB XVII Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB XVIII Ketentuan Lain-lain
BAB XIX Ketentuan Peralihan
BAB XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
129 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 79 Tahun 2018
rod map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pohuwato tahun 2018-2022
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2018/No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato 2018-2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan guna mendukung pelaksanan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato yang Manfaatnya dapat dirasakan secara cepat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.13 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Thun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.81 Tahun 2010; Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kab. Pohuwato No.6 Tahun 2016; Perda Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, rod map reformasi birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun
2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Demak; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 59 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dan dengan
memperhatikan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2020 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Tanda Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemasangan Tanda Bangunan Dan/ Atau Lingkungan Cagar
Budaya di Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur pemasangan tanda warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
