Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency virus dan Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Human Imrrutno Deficiencg Virus dan Aqcuired Immuno Deficiencg Sindrome Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 20l7-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 75 Tahun 2006; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Sragen No. 6 Tahun 2016; Perbup Sragen No. 49 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021 yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Fungsi dan Kedudukan; Sistematika; Sasaran; Pembinaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENGKADAN
ABSTRAK:
Bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka Kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemeriintah Kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan di wilayahnya;
Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang srtategis dalam mempercepat peningktan derajat Kesehatan masyarakat sehingga Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yangbermutu sesuai dengan pola tata kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pengkadan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 02 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PermenPAN No 28 Tahun 2004, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 79 Tahun 2018, permendagri No 100 Tahun 2018, Permenkes No 75 Tahun 2014, Permenkes No 4 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No 28 Tahun 2015, Perbup Kapuas Hulu No 4 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; pola tata Kelola; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Perbup ini terdiri dari 55 hlm peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
yang bersumber dari Pajak Daerah dan untuk pedoman
penghitungan pajak air tanah, perlu diatur mengenai Nilai
Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung
Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 50 Tahun 1990; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 17 Tahun 2019; PP No 121 Tahun 2015; PP No 55 Tahun 2016; Pergub Jateng No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jateng No 54 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 2 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dalam hal Pemanfaatan air tanah yang tidak menggunakan
alat ukur volume air (water meter) maka penetapan volume
pemanfaatan air tanah ditetapkan sesuai dengan diameter pipa
hisap sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha yang
mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun
sebagai bahan baku, pengenaan NPA Pajak Air Tanah Tahun
2021 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kategori Sosial/ Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan
Menengah, Niaga Besar sebesar 15% dari NPA;
b. Kategori Industri Besar sebesar 20% dari NPA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 78 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14
Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
pemberian tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun
2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14
Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017;
Peratran bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (1) mengenai tunjangan transportasi DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2018 diubah.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, BD 2018/No.78 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
