PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.150 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2024
• Berlaku mulai sebulan yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Keluarga Berencana
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 228/PER/E1/2015 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 162 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Keluarga Berencana
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor Per-1265/K/SU/2011 Tentang Pejabat Yang Berwenang Menolak Atau Memberikan Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blangko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku dan Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, khusus mengenai spesifikasi Kartu Keluarga dan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Blangko Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4-321 Tanggal 17 Juli Tahun 2000 tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti Pelaksana Dan Harga Satuan Pengadaan Buku Register Akta Dan Blangko Kutipan Akta Catatan Sipil
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) Dalam Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan