Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi
menetapkan kode etik instansi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Prinsip Dasar,
Etika PNS,
Majelis Kode Etik,
Pemeriksaan Majelis Kode Etik,
Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan
Rehabilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 81)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) bab 13 (tiga belas) Pasal diantaranya : Ketentuan umum; Wajib Lapor; Penyampaian dan Pengumuman LHKPN; Pengelola LKHPN; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan diberlakunya Permendagri No. 90 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Keuddukan, Susunan Organisasi, Tugas dan DFungsi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No, 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No;. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya NMo. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No, 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keududkan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
62 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 4 Garut pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat Dengan Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat dengan Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Berita Acara NOMOR : 146.3/279/DMGII/VIII/2021 dan Nomor 146.3/704/DS-DGT/VIII/2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pasal 19 ayat (1) bahwa apabila terdapat antara kedua Desa tidak sepaham atau tidak sepakat maka sepenuhnya maka akan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat dengan Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat dengan Desa Gedang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, garis pengambilan titik koordinat sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian
tarikan batas wilayah administrasi Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat dengan Desa Gedang Timburu Kecamatan Sungai Durian pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagai berikut: 1. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat dengan Desa Gedang Timburu Kecamatan Sungai Durian, tarikan batas administrasi desa dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 40’ 10.576” LS dan 115° 58’ 56.419” BT; 2. Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 38’ 38.500” LS dan 115° 59’ 22.712” BT; 3. Dari titik 02 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat 2° 37’ 27.391” LS dan 115° 1’ 10.840” BT; 4. Dari titik 03 menuju ke titik 04 dengan titik koordinat 2° 35’ 35.257” LS dan 116° 3’ 22.399” BT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan yang
menjadi prioritas di bidang kesejahteraan masyarakat
pada beberapa elemen kehidupan seperti masyarakat
dengan kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, disabilitas
dan keluarga kategori miskin, perlu memberian bantuan
langsung tunai melalui Dana Insentif Daerah;
bahwa agar dalam pemberian bantuan langsung tunai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,
perlu diatur tata cara penyalurannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan
Langsung Tonai Yang Bersumber Dari Dana Insentif
Daerah Tahun 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Tahun 2023
yang meliputi
Sasaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah,
Kriteria Penerima BLT DID,
Mekanisme Penyaluran,
Pertanggungjawaban,
Monitoring Dan Evaluasi, dan
Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 76 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang pedoman pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat l lampung
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik
5. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perndang-undangan
9. undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
10. undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
12. undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum
14. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
15. peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
