PERBUP Kab. Banjar No. 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi. 5; Tata Kerja; 6. Ketentuan Lain-lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan
ABSTRAK:
Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dalam waktu yang cepat, sehingga perlu memberikan kemudahan dalam penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah ke kas daerah dengan membentuk Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dan guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang standar operasional prosedur penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ke kas daerah melalui Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur ( Sop ) Penyetoran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Melalui Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tata Cara Penyetoran, 3. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Mandiri Tbk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun
2021 telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 yang jangka
waktunya sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden
Republik Indonesia yang menginstruksikan agar
melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019, dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan
Bali, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana arahan Presiden
Republik Indonesia yang menginstruksikan agar
melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019, dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan
Bali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
26 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Negeri Sipil dari instansi Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan manajemen Aparatur Sipil
Negara, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan
pemenuhan kebutuhan pegawai dengan sistem seleksi yang
terbuka, kompetitif, adil, objektif, tidak dipungut biaya,
bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta
bebas dari intervensi politik guna mendapatkan Aparatur
Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggung jawab,
berkualitas, produktif, dan berdaya saing; bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Sipil Negara secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur Calon
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lainnya di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
Bab III Pengadaan ASN
Bab IV Pemenuhan Kebutuhan PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
