Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2017/ No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan sinergi antara
prioritas dan sasaran perencanaan tahunan tahun 2019-
2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021, perlu menyesuaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021, dalam hal pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terjadi
perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial
dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak
mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
perubahan capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016;
Peraturan ini berisi tentang enyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
108 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 73 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa agar entitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan amortisasi Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif dan optimal, perlu adanya suatu Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud;
b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Aset Tak Berwujud yang digunakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dimiliki;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 1/2004; UU 23/2014; UU 30/2014; PP 71/2010; PP 27/2014; Permendagri 80/2015; Permendagri 64/2013; Permendagri 19/2016; dan Perda Bengkulu Utara 6/2016.
Materi Pokok: Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengaturan Amortisasi meliputi:
a. tujuan dan obyek Amortisasi;
b. pelaksanaan Amortisasi;dan
c. syarat perhitungan Amortisasi
Pedoman Amortisasi dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan;
b. bahwa Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir;
c. bahwa guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan dimaksud, perlu menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
Mengatur jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran meliputi : Sasaran dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggara, dan mekanisme pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2020
PEJABARAN - PERTANGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN PENDAPATA DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2019/NO.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pejabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,perlu ditetapkan peratuan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994;UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU NO 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 15 Tahun 2011;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 20 Tahun 2001;PP No 65 Tahun 2001;PP No 66 Tahun 2001;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No No 21 Tahun 2007;PP No 23 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005 ; PP No 57 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 3 Tahun 2016;Perda No 13 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2017;Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 82 Tahun 2018
Penjabaran Pertanggujawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
6 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
