Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Download :
PERMA_NOMOR_4_TAHUN_2020_1.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan MK No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

Mencabut :

Peraturan MK No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
Peraturan MK No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

Download :
PMK 4_2016.pdf

Abstrak

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2023

Penyelengaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Qanun 4 Tahun 2023.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2023

Qanun NO. 4, LD.2023/NO.4

Qanun tentang Penyelengaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; LTndang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017.
Qanun ini mengtatur 28 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Penyelenggaraan Bantuan Hukum, BAB IV Bentuk Bantuan Hukum, BAB V Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, BAB VI Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin, BAB VII Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, BAB VIII Pendanaan, BAB IX Pertanggungjawaban, BAB X Pengawasan, BAB XI Larangan, BAB XII Sanksi, BAB XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
12

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018

Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Hukum Acara dan Peradilan Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERMA_05_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012

Penetapan Sementara

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 5 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1961

Segi-Segi Protokoler Dalam Tindakan-Kepolisian Terhadap Anggota Pimpinan M.P.R.S.

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perpres No.5 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 5 Tahun 2016

HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Hukum Acara dan Peradilan Kebijakan Pemerintah

Abstrak

HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kab. Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Instruksi Mendagri No. 21 Tahun 1997; dan Perda No. 11 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan MP-TGR; Susunan MP-TGR; Kekuasaan MP-TGR; Hukum Acara; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
-
-
31 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2010

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres 5 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2010.