Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.987 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Perpres_no_88_2011.PDF
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 1.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 2.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 3.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 4.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 6.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 5.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 7.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 8.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 9.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 10.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 11.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 12.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 13.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 14.pdf
Perpres_no_88_2011 - Lampiran 15.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Perpres_no_87_2011.PDF
Perpres_no_87_2011 - LAMP1.pdf
Perpres_no_87_2011 - LAMP2.pdf
Perpres_no_87_2011 - LAMP3.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda
Download file:
Perpres_no_86_2011.PDF
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
  2. PERPRES No. 84 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Download file:
Perpres_no_66_2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Perpres_no_65_2011.pdf
Perpres_no_65_2011 - Lampiran I.pdf
Perpres_no_65_2011 - Lampiran II.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Perpres_no_62_2011.pdf
Perpres_no_62_2011 - Lamp.1.pdf
Perpres_no_62_2011 - Lamp.2.pdf
Perpres_no_62_2011 - Lamp.3.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Abstrak
BUMN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Mengubah
  1. PERPRES No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
  2. PERPRES No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Download file:
Perpres_no_56_2011.pdf
Perpres_no_56_2011 _Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Perpres_no_55_2011.pdf
Perpres_no_55_2011 - Lampiran 1.pdf
Perpres_no_55_2011 - Lampiran 2.pdf
Perpres_no_55_2011 - Lampiran 3.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
Download file:
Perpres_no_45_2011.pdf
Perpres_no_45_2011 - Lampiran 1.pdf
Perpres_no_45_2011 - Lampiran 3.pdf
Perpres_no_45_2011 - Lampiran 2.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Download file:
Perpres_no_32_2011.pdf
Perpres_no_32_2011_Lampiran.rar

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan