TUGAS - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - DI - LINGKUNGAN - DINAS - PENGENDALIAN - PENDUDUK - DAN - KELUARGA - BERENCANA - KOTA - BOGOR
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 174, BD 2021/174
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diatur dalam Perwal Nomor 66 Tahun 2021, sejalan dengan ditetapkannya Perwal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 87 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 5 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perwal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
25 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 174 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah no. 7 tahun 2021 tentang pertanggungajawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
Pasal 18 ayat(6) UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; UU no.109 tahun 2000; PP no.54 tahun 2005; PP no.55 tahun 2005; PP no.56 tahun 2005; PP no.8 tahun 2006; PP no.71 tahun 2010;PP no.2 tahun 2012; PP no.12 tahun 2017; PP no.18 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; Perpres no.16 tahun 2018; permendagri no.64 tahun 2013; Permendagri no.33 tahun 2019; Permendagri no 77 tahun 2020; Perda no. 14 tahun 2019; Perda no.5 tahun 2020; perda no.7 tahun 2021
Peraturan Gubernur tentang penjabawan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
5 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 174 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, Berita Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 175
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
5. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 8 tahu n 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa:
Peraturan Bupati tentang tenaga staf administrasi badan permusyawaratan desa yang memuat 6 bab, 7 pasal, yang terdiri dari bab tata cara pengangkatan staf administrasi BPD, tugas staf administrasi BPD, honor staf administrasi BPD, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 174 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kuningan No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, BD 2021/ Nomor 174
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 155 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tugas Umum Jabatan, Tugas Pokok dan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 175 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor
ABSTRAK:
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan. Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Muatannya berisi Muatannya berisi Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural,Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 175 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa tugas, pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Pergub Nomor 83 Tahun 2016. Dengan ditetapkannya Pergub Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020, serta pengharmonisasian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur termaksud dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.7 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.5 Tahun 2017; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.10 Tahun 2019; Pergub No.82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.96 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja, serta ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
32 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 175 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024, Dan bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
86 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 175 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 175, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1150
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
