PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD.2021/NO.167
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021.
Materi pokok:
Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi; Jabatan fungsional dan kelompok substansi; Tata kerja; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 28 HLM; Jumlah Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 168 Seri E Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pemenuhan hak setiap orarg di
Daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan
pelayanan kesehatar di Badal Layaran Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjihowardojo
Purworejo; bahwa untuk sebagai imbalan atas penyediaan layaran
barang/jasa kepada masyarakat, Pemerintah Daerah
mengenakan tarif layalan Badar Layanar Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo
Purworejo; bahwa untuk memberikar dasar hukum dan pedoman
operasional dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan pengenaar tarif layanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daeral Dr. litrowardojo Purworejo perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarn
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tj i trowardojo Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesai Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan tarif, pelayanan, tarif layanan, pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan, pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional, pemanfaatan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
76 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam penyususnan RKA-SKPD sebagaimana diatur dalam butir III.B.1.b.4) Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah, maka perlu menyusun kode rekening APBD yang diatur dengan Peraturan Gubernur
pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; PP no.71 tahun 2010; PP no.12 tahun 2017; PP 12 tahun 2019; Perpres no 16 tahun 2018; permendagri no.64 tahun 2013; Permendagri no.90 tahun 2019; Permendagri no.77 tahun 2020; Permendagri no.27 tahun 2021; Kepmendagri no.050-3708 tahun 2020; Perda no.5 tahun 2020
Peraturan Gubernur tentang kode rekening anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
5 halaman peraturan dan 284 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 168 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kuningan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD 2021/ Nomor 168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 168 Tahun 2021
tata - cara - pengadaan - barang - jasa - di - desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD 2021/168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Larangan, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan Dan Serahterima, Pembinaan Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 169
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Penerimaan dan Pengeluaran tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umu m Daerah, BUD melakukan pencatatan berdasarkan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutans i Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntans i Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 91 Tahun 2018 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar;
Peraturan Bupati tentang mekanisme pencatatan pengesahan dan pelaporan dana yang tidak melalui rekening kas umum daerah yang memuat ketentuan umum, ruang lingkup, dan ketentuan penutup, dengan lampiran definisi dan mekanisme pencatatan pengesahan dan pelaporan dana yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
56
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024, Dan bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
86 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 169 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 170
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, serta Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 44 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati tentang kemampuan keuangan daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, serta besaran dana operasional bagi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pacitan tahun anggaran 2022 yang memuat ketentuan umum, kemampuan keuangan daerah, tki, tunjangan reses, dana operasional, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 169 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 169, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 169 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworeio
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas€J 77
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2Ol8 tentang Badan Layanan Umum Daera-h,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaal
BaranB dan/atau Jasa pada Badan l,ayaran Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo
Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan, fleksibilitas, pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, jenjang nilai, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2018 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 169 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Petujuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
