Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.978 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP NO. 72 TAHUN 2023 ...INTAH DAERAH (1).pdf

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34 ).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS BAB III : PEMBUATAN NASKAH DINAS BAB IV : PENGAMANAN NASKAH DINAS BAB V : PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BAB VI : PENGENDALIAN NASKAH DINAS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
75

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak Tahun 2023-2027

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023pb3328071`.pdf

rencana-aksi-pengurangan-keracunan-timbal-anak

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2023/No.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak Tahun 2023-2027

ABSTRAK:

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pencemaran limbah B3 khususnya timbal yang terjadi di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna, serta desa lainnya, menjadikan Kabupaten Tegal wilayah penanganan prioritas nasional guna pencegahan dampak pencemaran limbah B3 khususnya timbal dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kategori kelas satu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. bahwa diperlukan tindakan tepat, strategis dan sinergis untuk penanganan serta pencegahan pencemaran limbah B3 khususnya timbal, dalam sebuah rencana aksi bersama multipihak yang sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berbagai program pembangunan di Kabupaten Tegal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi pengurangan Keracunan Timbal Pada Anak di Kabupaten Tegal tahun 2023-2027.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur dokumen rencana kerja lima tahunan untuk mencegah serta mengurangi dampak Keracunan Timbal Pada Anak di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan. sebagai pedoman serta upaya pengurangan dampak timbal pada anak yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam menyusun perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan di sektor kesehatan lingkungan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 61 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP NO. 61 TAHUN 2023 ...LINGKUNGAN HIDUP.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sehingga perlu di ganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 60 Tahun 2023

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP NOMOR 60 TAHUN 202...UP DAN KEHUTANAN.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundangundangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga perlu di ganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ Menlhk/ Setjem/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Abstrak

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023pb3209060.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

2023pb5104057gianyar.pdf

PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-80-TAHUN-2020-TENTANG-PERJALANAN-DINAS-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020
Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 80) yang telah beberapa kali diubah
-
45 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Dan Pertamanan

Download file:

Perbup Gunung Kidul No 57 Tahun 2023.pdf

lingkungan hidup

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2023/NO. 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Dan Pertamanan, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan; 2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
Jumlah Halaman: 10 HLM, Lampiran: 2 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

2023pb3308057.pdf

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2023/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Penyelenggaraan, Penghargaan, Sistem Informasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

2023pb3322053.pdf

kawasan tanpa rokok

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2023/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Ka bu paten Semarang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat; bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa dalam rangka upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud huruf c, perlu pengaturan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengawasan, Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Tanda/PetunjukPeringatan Larangan Merokok dan Tata Cara Pemasangannya, Pengendalian Iklan Produk Rokok, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 53 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025

Abstrak

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025

Download file:

2023pb3310053.pdf

pengelolaan sampah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2023/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sarnpah Rumah Tangga telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 ten tang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018- 2025; bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 ten tang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 ayat (2), penghapusan ayat (3) Pasal 2, perubahan Judul Bagian Kedua, perubahan Pasal 5 ayat (1), perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf d, perubahan Pasal 7 ayat (3), perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9 ayat (2), perubahan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), perubahan Pasal 11 ayat (2), perubahan Pasal 12, penghapusan Lampiran I, perubahan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 diubah.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.