PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.868 peraturan dalam 0,088 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2021
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 46 Tahun 2022
APBD
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019
APBD
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
  2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2020
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 87 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 46 Tahun 2022
APBD
Status Peraturan
Mencabut
  1. Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 46 Tahun 2013
APBD
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2021
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan