Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 20.380 peraturan dalam 0,094 detik

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

SE OJK No. 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Mencabut :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPBS perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/19/DKBU perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

Download :
SE OJK Nomor 56 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 58/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 69 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 188.04/116.17/DPUPR/2017 Tahun 2017

PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2017

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO.188.04.116.17 THN 2017.pdf

Abstrak

hibah-dinas pekerjaan umum dan penaatan ruang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 188.04/116.17/DPUPR/2017,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung pencapaian program nasional, pemerintah daerah kabupaten buol perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam sebuah pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan tahun anggaran 2017; Bahwa berdasarkan ketentuan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 pemerintah telah menetapkan program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 melalui layanan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pada tahun 2019; Bahwa dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan perlu ditetapkan dengan Perbup; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembanguanan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2012 dan PMK No. 188/PMK.08/2012; Perda Kabupaten Buol No. 05 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembanguanan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan. diatur tentang pelaksanaan dan pendanaan; pemantauan dan evaluasi ; dan dokumen.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman, Penjelasan : - hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/TP.010/11/2017 Tahun 2017

Pelepasan Varietas Tanaman

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

Download :
Permentan Nomor 40 tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8/PER/M.KUKM/VII/2017 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Mencabut :

Permenkop UKM No. 6/PER/M.KUKM/V/2013 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Download :
Permen UKM Nomor 8 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 Tahun 2017

Dokumen Karantina Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 1 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Diubah dengan :

Permentan No. 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian No.02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan

Download :
Permentan Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 18.a Tahun 2017

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016

Download :
Perbup No. 18.a Tahun 2017.pdf

Abstrak

TUNJANGAN-BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18.a, BD.2017/NO....

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- UU No. 30 Tahun 2008 - UU No.23 Tahun 2014 - PP No. 58 Tahun 2005 - UU No. 6 Tahun 2014 - PP No. 43 Tahun 2014 - PP No. 60 Tahun 2014 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 - Permendagri No. 113 Tahun 2014 - Permendagri No.110 Tahun 2016 - Perda No. 8 Tahun 2011 - Perda No. 10 Tahun 2011 - Perda No. 11 Tahun 2016 - Perda No. 20 Tahun 2016
Pengalokasian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dialokasikan berdasarkan perhitungan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa. Alokasi untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa diambil dari 30% dari total keseluruhan Belanja Desa. Pembayaran Tunjangan BPD dilaksanakan setiap bulan oleh Bendahara Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016
9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1A Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

Download :
Perwal No. 1A Tahun 2017.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAERAH - SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1A, BD.2017/No.1A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan atas pelaksanaan APBD serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian format dikumen, format laporan dan alur proses dalam aplikasi keuangan yang digunakan agar sesuai dengan Perwali Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penundaan permberlakuan Perwal Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwal Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentag Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang Perubahan atas Perwal Pekalongan No 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 mengenai masa berlaku.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 diubah.
3 hal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017 Tahun 2017

Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan BI No. 19-13-PBI 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 Tahun 2017

Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan

Download :
Permentan Nomor 22 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.