Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemkab Majalengka, maka perlu menetapkan Perbup tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rincian Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
41 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 102 Tahun 2021
tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - organisasi di - lingkungan - dinas - perumahan - dan - kawasan - permukiman - kabupaten - cianjur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD Kab. Cianjur tahun 2021 No 102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Perda Kab. Cianjur No. 18 tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2019; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 32/PRT/M/2016; Permen Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 39 Tahun 2016; Permendagri RI No. 106 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan , Kepegawaian , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
25 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Orkestrasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, real time dan berkualitas terhadapu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah uDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
Materi pokok: Sistem Informasi Manajemen ASN, Login, Pengelola, Layanan Kepegawaian, Pemutakhiran Data Pegawai, Pengembangan, Keamanan Informasi, dan Integrasi Data.u
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang efektif dan Efisien dengan mempertimbangkan Inflansi dan kenaikan harga barang
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 12 Tahun 2019;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;Permendagri No 77 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 1 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2020;Perbup No 362 Tahun 2012;Perbup No 274 Tahun 2020;Perpres No 33 Tahun 2020;Permendagri No 108 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan Ini ketentuan Umum ,Penetapan Standar Satuan Harga Barang ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga, agar digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan belanja tidak terduga;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Balangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup;
Keadaan Darurat Mendesak;
Keadaan Darurat;
Keperluan Mendesak;
Bencana Sosial;
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya;
Belanja Bantuan Sosial;
Penganggaran;
Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
Pengawasan Monitoring dan Evaluasi;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penurunan Stunting di Kota Samarinda
ABSTRAK:
Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kota Samarinda sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka percepatan penurunan stunting yang terjadi pada anak-anak, perlu dilakukan gerakan percepatan perbaikan gizi guna menjaga status kesehatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penurunan Stunting di Kota Samarinda.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2021; Inmendagri No. 440/1959/Sj/2018; Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pilar Penurunan Stunting; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi; Penelitian dan Pengembangan; Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota; Peran Kelurahan; Peran Kecamatan; Peran Lembagaan Kemasyarakatan; Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM); Peran Serta Masyarakat; Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting; Pencatatan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD Tahun 2021 No.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 117 Tahun
2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung, sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2021;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun
2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 117) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 117
Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2019 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
201 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk membentuk landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/289/BKUDA5/2021 tanggal 27 Desember 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
58 halaman; 775 halaman lampiran
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
