Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.052 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 27 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 26 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Download file:
PP No. 25 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 21 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri
Download file:
PP No. 18 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP No. 15 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Izin Usaha Industri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
Download file:
PP No. 13 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 11 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Download file:
PP No. 9 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
Download file:
PP No. 5 Th 1995.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan