Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1999

Menemukan 543 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 144 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Dewan Ekonomi Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 122 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
  2. KEPPRES No. 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
Download file:
Keppres_No_144 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 143 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres_No_143 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 142 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres_No_142 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 141 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Sekretariat Presiden
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 149 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden
Download file:
Keppres_No_141_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 140 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Tunjangan Khusus Bagi Veteran Republik Indonesia Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Daerah Propinsi Irian Jaya
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres_No_140 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 139 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres_No_139_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 138 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988
  2. KEPPRES No. 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983
  3. KEPPRES No. 19 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. KEPPRES No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Download file:
Keppres_No_138_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 137 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres_No_137_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 136 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Mencabut
  1. KEPPRES No. 115 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998
  2. KEPPRES No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
Download file:
Keppres_No_136 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 135 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 146 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mencabut
  1. KEPPRES No. 134 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
  2. KEPPRES No. 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Download file:
Keppres_No_135 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan