Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 300 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
Abstrak
Arsip Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Permendag No. 5 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
Abstrak
Kesehatan Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
    Ketentuan pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor
Diubah dengan
  1. Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
  2. Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
  4. Permendag No. 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/8/2012
Download file:
Permendag No. 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BI No. 15/11/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
Mencabut
  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/66/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penyertaan pada Bank dan Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri
Download file:
Peraturan BI No. 5-10-PBI-2003.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Download file:
Peraturan OJK No. 4 Tahun 2022.pdf
Peraturan OJK No. 4 Tahun 2022_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Download file:
Peraturan OJK No. 23 Tahun 2021.pdf
Peraturan OJK No. 23 Tahun 2021_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan ketentuan mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek
  2. ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan ketentuan mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
  3. ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan ketentuan mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Download file:
Peraturan OJK No. 3 Tahun 2021.pdf
Peraturan OJK No. 3 Tahun 2021_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Ahli Syariah Pasar Modal
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
Download file:
Peraturan OJK No. 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan OJK No. 5 Tahun 2021_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Download file:
Peraturan OJK No. 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan OJK No. 7 Tahun 2021_Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek beserta Peraturan Nomor V.E.1 yang merupakan lampirannya
Download file:
Peraturan OJK No. 3 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 3 Tahun 2020-Penjelasan.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-327/BL/2012 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri beserta Peraturan Nomor VI.B.2 yang merupakan lampiranny
Download file:
Peraturan OJK No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 5 Tahun 2020-Penjelasan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan